Renewable Energy 4.0: A Youth Perspective

Bekerja sama dengan Koaksi Indonesia, USAID ICED II mengadakan diskusi tentang pengembangan energi terbarukan di masa depan dan kaitannya dengan Industri 4.0 di kalangan orang muda pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 di AtAmerica Pacific Place, Jakarta.

Pemerintah Indonesia memiliki visi untuk mencapai target 23% sekaligus Industri 4.0. Diharapkan pengembangan energi terbarukan untuk industri 4.0 dapat membuka peluang pekerjaan yang ramah lingkungan.

Para pembicara yang hadir dalam kegiatan ini adalah Adrianto Djokosoetono, Direktur PT Blue Bird Tbk, Diyanto Imam, Program Director New Nexus Energy Indonesia, Ryan Manafe, CEO Surya Utama Nuansa Energi dan Ariana Soemanto Kepala Bagian Komunikasi dan Layanan Informasi Publik dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM). Dalam acara diskusi ini para pembicara dan peserta saling bertukar ide dan berbagi ilmu tentang apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan penggunaan energi terbarukan di Indonesia.

Semakin banyak anak muda terjun ke dalam bidang energi terbarukan dapat menciptakan ekosistem yang baik dan selaras dengan Industri 4.0. Harapannya, energi terbarukan dapat menjadi sebuah alternatif yang terjangkau untuk masyarakat.

#EnergiMuda
#DevJourney

Pelatihan dan Lokakarya Perencanaan Elektrifikasi Lanjutan untuk PLN Sumatra Utara

Bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN), USAID Indonesia Clean Energy Development II (ICED II) mengadakan pelatihan lanjutan dan lokakarya perencanaan elektrifikasi pada 30-31 Juli 2019 di Medan. Pelatihan ini bertujuan mengupayakan penyelarasan data dan meningkatkan kemampuan PLN Wilayah Sumatra Utara dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatra Utara dalam melakukan perencanaan elektrifikasi pedesaan menggunakan pendekatan geospasial.

Analisis perencanaan elektrifikasi dapat memperkuat kapasitas PLN dan ESDM wilayah Sumatra Utara dalam merencanakan pemasangan listrik bagi daerah yang belum memiliki akses listrik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperbaiki manajeman dan transparansi data.

Manager Sub Bidang Perencanaan Kelistrikan PLN Wilayah Sumatra Utara, Deny Fitrianto, dalam pembukaan pelatihan mengatakan banyak tantangan dalam melistriki desa. PLN Wilayah Sumatra Utara masih mempunyai pekerjaan rumah untuk melistriki 122 desa dan saat ini belum ada rujukan data yang sama. “Diharapkan (ada) sinergi berbagai pihak di provinsi.”

Deny juga menambahkan bahwa ia menyambut baik inisiatif ICED untuk membantu perencanaan program Listrik Perdesaan (LISA) dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Ini merupakan program langkah pre elektrifikasi yang ditujukan untuk rumah yang belum mempunyai akses listrik.

Pelatihan ini adalah tindak lanjut dari pelatihan sebelumnya yang sudah menghasilkan pembaruan peta spasial jaringan Sumatra Utara 20 kV pada bulan April 2018 dan perencanaan elektrifikasi pada bulan Maret 2019. Untuk langkah selanjutnya, USAID ICED II akan bekerja sama dengan PLN Wilayah Sumatra Utara untuk meningkatkan capaian perencanaan listrik desa di wilayah Sumatra Utara.

Akses masyarakat pedesaan terhadap listrik masih sulit akibat minimnya data yang komprehensif mengenai kebutuhan energi dan potensi pasokan di desa. Hal tersebut menyebabkan kurangnya infrastruktur untuk akses transportasi, akses pasar dan hal lainnya sehingga kapasitas ekonomi penduduk menjadi lemah. Perencanaan elektrifikasi pedesaan sangat dibutuhkan agar pendataan kebutuhan listrik desa bisa terangkum dengan akurat.

Sistem Informasi Geografis (GIS) mampu memetakan berbagai lapisan informasi seperti jaringan listrik, distribusi jalan dan bangunan sehingga PLN Wilayah Sumatra Utara dan Dinas ESDM Provinsi Sumatra Utara dapat melakukan perencanaan dan pengembangan akses dan infrastruktur listrik regional.

Rancangan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Untuk Kinerja Energi

Direktorat Konservasi Energi (DEK) dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya untuk meningkatkan kemampuan tenaga ahli bidang pengukuran dan verifikasi (M&V) proyek penghematan energi di bidang industri, bangunan komersial, pembangkit listrik dan transportasi. Salah satu upaya DEK dari Kementerian ESDM adalah mengembangkan dan merampungkan rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk kinerja energi

Bekerja sama dengan USAID Indonesia Clean Energy Development II (ICED II), DEK dari Kementerian ESDM mengadakan diskusi penyusunan rancangan SKKNI untuk kinerja energi pada 30-31 Juli 2019 di Bogor. Sebanyak 29 peserta yang terdiri dari staf DEK dari Dirjen EBTKE, institusi swasta dan universitas menghadiri kegiatan diskusi ini. Pemerintah berharap agar SKKNI dapat meningkatkan kemampuan para tenaga ahli bidang hemat energi mampu memberikan jasa profesional, ilmiah dan teknis.

Diskusi pertama telah dilakukan awal Juli 2019 dan menghasilkan tujuan serta fungsi-fungsi dari standar kompetensi M&V kinerja energi. Pertemuan kedua mengeksplorasi lebih lanjut mengenai berbagai fungsi dasar unit kompetensi yang akan memiliki kriteria pembelajaran yang detail.

Hariyanto, Direktur Konservasi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam pembukaan acara mengatakan bahwa diskusi kedua ini lebih menitikberatkan kepada pengembangan kerangka pemetaan kompetensi M&V kinerja energi ke dalam Kriteria Unjuk Kerja (KUK) untuk tiap elemen kompetensi yang telah disepakati.

“Diskusi ini harus berada dalam koridor norma dan standar minimal yang berlaku, namun sekaligus dapat diterapkan di lapangan sesuai kondisi di Indonesia.”

Hariyanto juga berharap, pembelajaran untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam melakukan pengukuran dan verfirikasi proyek penghematan energi, dapat diadopsi serta diimplementasikan secara praktis di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) melalui Keputusan Presiden No. 79/2014, yang menargetkan pengurangan konsumsi energi nasional sebesar 17% dari 2016 hingga 2025. Praktik inisiatif efisiensi energi kurang terlaksana akibat minumnya kesadaran efisiensi energi terutama dengan teknologi terbaru, manfaat dan risiko poryek efisiensi energi di Indonesia.

Oleh karena itu timbul kebutuhan untuk menyusun standarisasi pengukuran dan verifikasi proyek penghematan energi secara professional.  Negara-negara maju telah terlebih dahulu melakukan standarisasi tersebut, oleh karena itu pemerintah juga perlu membuat standar kompetensi yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

USAID ICED II memberikan dukungannya kepada DEK dari Dirjen EBTKE dengan memfasilitasi seri kegiatan diskusi rancangan standar kompetensi pengukuran dan verifikasi serta meninjau rancangan konsep teknis yang diusulkan oleh tim teknis.

Diskusi Pengukuran Pedoman dan Pelaporan Emisi Pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK) Pembangkit Listrik

Perwakilan Direktorat Tenik dan Lingkungan (Dirtekling) dan Direktorat Konservasi Energi (DEK) dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) serta para tenaga ahli menghadiri pertemuan untuk membahas dua usulan metodologi aksi mitigasi untuk efisiensi energi bagi pembangkit dan jaringan listrik pada 29 Juli 2019 di Depok, Jawa Barat. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) dari Kementerian ESDM, USAID Indonesia Clean Energy Development II (ICED II) dan United Nations Development Programme (UNDP) Market Transformation Through Renewable Energy and Energy Efficiency (MTRE3) menyelenggarakan kegiatan diskusi tersebut

Ini merupakan kegiatan lanjutan dari diskusi pertama bulan April 2019 yang membahas garis besar pedoman aksi mitigasi dan dilanjutkan dengan pelatihan nasional mengenai aksi mitigasi disektor pembangkit pada bulan Mei.  Bulan berikutnya, USAID ICED II mengadakan diskusi kedua yang membahas metodologi penghitungan aksi mitigasi dari di pembangkit listrik energi terbarukan.

Benhur P.L Tobing, Kepala Sub Direktorat Perlingungan Lingkungan Ketenagalistrikan, DJK dari Kementerian ESDM dalam pembukaan acara mengemukakan harapannya agar pertemuan ini dapat menghasilkan konsep usulan metodologi aksi mitigasi yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) melalui upaya peningkatan efisiensi baik di pembangkit dan jaringan transmisi distribusi.

“Konsep metodologi yang sudah disepakati bersama selanjutnya akan disampaikan kepada tim panel metodologi KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). “

Acara ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran bagi DJK dari Kementerian ESDM dalam mengidentifikasi potensi aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca di subbidang ketenagalistrikan untuk menetapkan kebijakan terkait penurunan emisi gas rumah kaca di tingkat nasional.

DJK dari Kementerian ESDM akan mengembangkan pedoman penghitungan dan pelaporan aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca di subbidang ketenagalistrikan. Pedoman ini dapat menjadi acuan untuk menghitung dan melaporkan aksi mitigasi pengurangan emisi gas rumah kaca dari subbidang ketenagalistrikan.

Pemerintah Indonesia memproyeksikan emisi GRK dari sektor energi pada tahun 2030 akan meningkat hampir empat kali lipat dibanding dengan emisi GRK tahun 2010 seperti yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028, potensi pengurangan emisi gas rumah kaca di subbiddang ketenagalistrikan dapat dilakukan melalui pengembangan energi baru dan terbarukan, fuel switching, serta penggunaan teknologi rendah karbon dan efisien.

Dalam pertemuan diskusi para tenaga ahli dan DJK turut memberikan masukan dan perbaikan terhadap konsep usulan metodologi yang sudah dikembangkan oleh tim USAID ICED II. Pedoman pengembangan mitigasi untuk GRK, diharapkan dapat membantu PLN dan pembangkit listrik independent (IPP) dalam memantau dan melaporkan tindakan mitigasi mereka. Pedoman ini juga akan berkontribusi terhadap target pengurangan emisi Indonesia sebanyak 29% pada tahun 2030.

Diskusi kelompok berikutnya akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang dan membahas mengenai usulan konsep metodologi untuk kegiatan retrofitting dan penggunaan teknologi batu bara yang lebih efisien (clean coal technology).

Pelatihan Pengkajian Pedoman Studi Interkoneksi untuk Perusahaan Listrik Negara

Menyusul penerbitan peraturan baru Perusahaan Listrik Negara (PLN) tentang penyambungan pembangkit energi terbarukan ke sistem distribusi PLN, USAID Indonesia Clean Energy Development II (ICED II) bekerja sama dengan PLN mengadakan pelatihan untuk memastikan penerapan peraturan tersebut serta mengenalkan peranti lunak baru yang dapat mendukung penerapan peraturan. Berlangsung di Surabaya pada 22-26 Juli 2019, sebanyak 53 orang staf PLN wilayah Barat Indonesia menghadiri pelatihan tersebut.

Peraturan baru tersebut adalah Peraturan Dewan Direktur (Perdir) PLN No. 0064.P/DIR/2019 tentang Pedoman Penyambungan Pembangkit Energi Terbarukan ke Sistem Distribusi PLN mengatur pelaksanaan penyambungan tenaga listrik yang bersumber dari pembangkit energi terbarukan ke sistem distribusi ketenagalistrikan PLN.

Pedoman tersebut menyasar pihak pengembang pembangkit listrik (PPL) atau sering disebut sebagai independent power producer (IPP) agar dapat lebih efisien dalam menyiapkan dan mengajukan permohonan penyambungan pembangkit energi terbarukan ke sistem distribusi PLN; juga menyasar PLN agar mampu memeriksa, menganalisa dan menyetujui  permohonan penyambungan. Dengan demikian, pembangkit listrik energi terbarukan tidak akan mempengaruhi sistem jaringan PLN dalam hal keamanan, keandalan serta kualitas daya.

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas staf PLN untuk melakukan tinjauan studi interkoneksi pembangkit energi terbarukan sesuai dengan peraturan yang baru, serta mengenalkan penggunaan peranti lunak PSS SINCAL untuk simulasi sistem tenaga listrik. Peranti lunak ini berguna untuk analisis sistem tenaga listrik dan dapat diintegrasikan dengan perangkat geospasial yang untuk proses perencanaan sistem; bagi PLN, peranti lunak ini akan sangat berguna dalam perencanaan sistem distribusi.

Para peserta pelatihan diharapkan dapat memberikan input yang konstruktif untuk draf akhir panduan studi interkoneksi. Tak hanya itu, peserta juga diharapkan memperoleh pengetahuan mendalam dengan angsung berlatih melakukan kajian studi interkoneksi menggunakan peranti lunak PSS SINCAL.

Dalam pembukaan pelatihan, Nur Syamsu, Senior Manajer Perencanaan PLN Pusdiklat mengemukakan harapannya agar pelatihan ini dapat memberikan pemahaman dan kemampuan analisa yang tepat bagi staf PLN.

“Semoga training bisa memberikan manfaat bagi teman-teman dan PLN secara umum. Saya harap teman-teman PLN bisa mengaplikasikan apa yang telah dipelajari selama training ini ketika kembali ke wilayah masing-masing.”

Ferry Syauqi, Vice President Energi Hydro, Divisi Energi Baru Terbarukan PLN turut memberikan kata sambutan dalam pelatihan ini. Beliau menekankan pentingnya pedoman penyambungan pembangkit energi terbarukan berdasarkan Perdir 64//2019.

” Kami berharap teman-teman bisa melakukan training ini dengan baik karena ini akan menjadi pondasi untuk mengaplikasikan pedoman penyambungan pembangkit energi terbarukan.”

Pelatihan ini akan dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama memfasilitasi staf PLN wilayah Barat Indonesia dan pelatihan bagian kedua untuk staf PLN wilayah Timur Indonesia akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2019.

 

USAID ICED II Mengembangkan Referensi Evaluasi Perjanjian Jual Beli (PPA) untuk Lembaga Jasa Keuangan

USAID ICED II telah membantu lembaga jasa keuangan (FSI), bank dan non-bank, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau langsung ke masing-masing lembaga. Bantuan tersebut meliputi pelatihan, evaluasi proyek, dan produksi modul yang berkaitan dengan teknologi energi dan pembiayaan terbarukan, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan lembaga layanan keuangan dalam mewujudkan pembiayaan energi terbarukan di Indonesia. Perjanjian jual beli antara produsen listrik swasta (IPP) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) memegang peranan penting bagi institusi finansial, terutama selama fase uji tuntas proyek, dalam menentukan proyek yang memenuhi syarat perbankan (bankability)

Saat ini, USAID ICED II sedang mengembangkan buku panduan untuk mengevaluasi perjanjian jual beli agar dapat dijadikan referensi oleh lembaga jasa keuangan. Sebagai bagian dari proses pengembangan buku panduan tersebut, tanggal 23 Mei 2019, USAID ICED II mengadakan pertemuan konsultasi dengan institusi lembaga keuangan, OJK dan Bappenas untuk mengumpulkan masukan dan tanggapan dari institusi pemberi pinjaman mengenai isu-isu penting dalam mengevaluasi perjanjian jual beli tenaga listrik energi terbarukan. USAID ICED II berharap buku pedoman ini dapat diselesaikan dalam tiga bulan agar OJK sebagai regulator dapat mengadopsi pedoman ini untuk kebijakan selanjutnya.

 

 

Penyusunan Rancangan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Untuk Efisiensi Energi

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) melalui Keputusan Presiden No. 79/2014, yang menargetkan pengurangan konsumsi energi nasional sebesar 17% dari 2016 hingga 2025. Target tersebut berasal dari sektor industri pengguna akhir sebesar 40% dan bangunan komersial sebesar 10%. Melihat angka tersebut, terdapat peluang pasar Energi Efisiensi (EE) yang sangat besar di Indonesia untuk mencapai target ini. Namun peluang ini kurang dimanfaatkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait akan pelaksanaan EE.

Dalam upaya mendorong implementasi EE, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2009, yang mewajibkan semua pemilik fasilitas industri yang mengkonsumsi lebih dari 6.000 TOE (ton oil equivalen) per tahun untuk mempekerjakan seorang manajer energi, melakukan audit energi, dan mengimplementasikan peluang-peluang EE yang diidentifikasi berdasarkan audit di fasilitas mereka. Namun, karena peraturan ini tidak pernah dimaksudkan sebagai wajib dan tidak didukung dengan aturan yang jelas, maka hasil pelaksanaan EE hingga saat ini masih belum maksimal.

Oleh karena itu, saat ini timbul kebutuhan untuk menyusun standarisasi untuk dapat melakukan pengukuran dan verfikasi proyek penghematan energi secara professional. Perkembangan metode pengukuran dan verifikasi proyek konservasi energi di negara-negara maju, seperti di Amerika Serikat, telah menerapkan beberapa alternatif metode atau standard sebagai rujukan selama 20 tahun. Mengingat proyek konservasi energi di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan proyek serupa di negara-negara maju, maka kebutuhan standard pengukuran dan verifikasinya pun membutuhkan penyesuaian.

Di Indonesia, salah satu upaya untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam melakukan pengukuran dan verfirikasi proyek penghematan energi, diperlukan suatu standar kompetensi yang dapat digunakan sebagai acuan baik dalam program pelatihan maupun untuk sertifikasi kompetensi.

Standar kompetensi yang dimaksud adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk tenaga ahli bidang pengukuran dan verifikasi (M&V) proyek penghematan energi yang dilakukan di sektor industri, bangunan komersial, pembangkit listrik dan transportasi. Para tenaga ahli ini diharapkan mempuyai kemampuan dalam memberikan jasa profesional, ilmiah dan teknis. Tata cara penatapan SKKNI adalah mengikuti ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012.

Bekerja sama dengan Direktorat Konservasi Energi (DKE), USAID Indonesia Clean Energy Development II (ICED II) mengadakan diskusi pada 4-5 Juli 2019 di Bogor. Melalui kerjasama ini, diharapkan pemerintah Indonesia dapat mengembangkan SKKNI dan ada pembelajaran yang dapat diadopsi serta diimplementasikan secara praktis di Indonesia.

Hariyanto, Direktur Konservasi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam pembukaan acara mengatakan bahwa pengukuran dan verifikasi sangat menentukan keberhasilan dari proyek energi efisiensi.

“Jika sudah menerapkan protokol pengukuran dan verifikasi, maka berikutnya adalah bagaimana cara staf perusahaan menerapkan protokol tersebut? Apakah sudah mempunyai sertifikasi atau belum. Ini merupakan hal penting karena berkaitan dengan pembiayaan. Melalui pengukuran dan verifikasi, pihak perbankan dapat melihat kredibilitas proyek energi efisiensi.

Aris Hermanto, Staf Sub-Direktorat Pengembangan Standar Kompetensi dalam pembukaannya turut menambahkan bahwa timnya sudah bekerja sama dengan ESDM sejak tahun lalu dan beliau berharap agar pengembangan SKKNI ini segera diterapkan.

Green Jobs 4.0: The Future Energy Wants You!

Bersama CoAction Indonesia, USAID ICED II membahas tentang pekerjaan ramah lingkungan atau green jobs, terutama untuk sektor energi baru terbarukan di Indonesia.

Pada 25 Juni 2019, ada 200 anak muda hadir di AtAmerica untuk membahas green jobs, berbagai kesempatan yang ada dan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di bidang tersebut.

Semakin banyak negara di dunia memanfaatkan energi baru terbarukan untuk menggerakan perekonomian yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Ini adalah salah satu cara bagi negara dan industri melakukan transisi menuju ekonomi ramah lingkungan atau green economy.

Green economy membuka kesempatan bagi pekerjaan ramah lingkungan atau green jobs, yang membantu melindungi lingkungan. Salah satunya dalam sektor energi baru terbarukan, mulai dari membuat sistem yang menghasilkan energi, memelihara sistem, hingga mempromosikan pemanfaatan energi baru terbarukan.

Green jobs juga memberikan kesempatan bagi banyak anak muda untuk menjadi produsen energi, alih-alih hanya menjadi konsumen energi, sehingga mendorong Indonesia untuk lebih mandiri di masa depan.

Matthew Burton, Director, Environment Office, USAID membuka acara diskusi secara resmi.

 

Syarifah Nuly Nazlia, Executive Director, CoAction Indonesia menyampaikan sepatah kata sebelum acara berlangsung.

 

Dari kiri ke kanan, Juris Bramantyo, moderator, CoAction Indonesia; Jannata Giwangkara, pembicara, IESR; Rick Firnando, pembicara, Weston Energy; Jetty Maro, pembicara, PT Resco Sumba Timur; Ahmad Murdani, pembicara, PT PLN P2B.

Pelatihan dan Lokakarya Perencanaan Elektrifikasi Wilayah Aceh

Bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN), USAID Indonesia Clean Energy Development II (ICED II) mengadakan pelatihan dan lokakarya perencanaan elektrifikasi pada 24-25 Juni 2019 di Banda Aceh. Pelatihan ini bertujuan untuk mengupayakan pembaruan data dan meningkatkan kemampuan staf PLN wilayah Aceh dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi  Aceh dalam melakukan perencanaan program listrik pedesaan dengan menggunakan pendekatan geospasial.

Analisa perencanaan elektrifikasi dapat memperkuat kapasitas PLN dan ESDM dalam merencanakan pemasangan listrik bagi daerah yang belum memiliki akses listrik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperbaiki manajeman dan transparansi data.

Melalui pelatihan yang difasilitasi oleh USAID ICED II, Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan perencanaan elektrifikasi dengan berbagai cara seperti menggabungkan data tabular dan peta geospasial untuk melihat secara visual representasi daerah yang mempunyai akses listrik, mengidentifikasi jenis dan ukuran system elektrifikasi pedesaan, mengadakan dialog dan kerjasama  dengan para pemangku kepentingan untuk memperluas akses listrik serta melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan pemangku kepentingan.

Jaka Sumantri, Senior Manager Perencanaan PLN Wilayah Aceh mengatakan saat ini beban puncak Aceh belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan perlu disuplai oleh sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara.

“Salah satu prioritas PLN adalah meningkatkan akses listrik desa dengan menggali potensi energi baru terbarukan (EBT) yang ada. (Kita) harus siap menerima investor yang bisa mengembangkan potensi energi EBT, terutama untuk sistem yang terisolasi.”

Turut memberikan sambutan adalah Dedy Roza, Kepala bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Aceh. Beliau mengapresiasi inisiatif USAID ICED II mengadakan pelatihan ini untuk menjawab kebutuhan Dinas ESDM meningkatkan akses listrik di Aceh. Dedy menekankan pentingnya kerjasama semua pihak agar tujuan dari pelatihan ini dapat tercapai.

 Pada tanggal 29 April 2019, USAID ICED II telah memfasilitasi pelatihan untuk memperbarui peta spasial dari lapisan data jaringan 20kV di Aceh. Sebanyak 25 perwakilan dari bagian aset dan jaringan, 6 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di seluruh wilayah Aceh dan Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UPPK) yang menangani listrik pedesaan mengikuti pelatihan yang difasilitasi USAID ICED II.

 

 

Pelatihan Analisa Sistem Ketenagalistrikan untuk Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Sistem interkoneksi tenaga listrik terdiri dari berbagai jaringan komponen yang terstuktur. Jaringan ini berfungsi untuk mendistribusikan dan mentransmisikan energi listrik yang dihasilkan generator ke lokasi yang membutuhkan listrik. Sistem integrasi yang stabil sangat dibutuhkan karena ketidakstabilan dapat menyebabkan gangguan seperti kerusakan peralatan hingga pemadaman sistem.

Pemerintah Indonesia mempunyai target untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan sebanyak 23% di tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Indonesia berencana untuk mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan khususnya pembangkit listrik angin dan fotovoltaik surya (PV). Integrasi energi terbarukan mempunyai karakter unik yang membutuhkan penyesuaian pengaturan sistem untuk menjaga kestabilan jaringan. Namun, permasalahan yang ada di Indonesia tidak hanya mencakup aspek teknis melainkan juga regulasi integrasi jaringan sistem. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena manajemen jaringan listrik berhubungan erat dengan penegakkan Aturan Jaringan (Grid Code).

Tanggal 10-14 Juni 2019, bertempat di Bali, USAID ICED II menjadi fasilitator untuk pelatihan analisa sistem ketenagalistrikan. Ini merupakan bentuk dukungan USAID ICED II kepada PLN untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menangani gangguan sistem ketenagalistrikan saat ini dan ke depannya dengan porsi penetrasi energi terbarukan di jaringan semakin tinggi. Pelatihan ini memfokuskan pada kestabilan sistem dan skema aksi remedial (skema pertahanan jaringan) terutama dalam hal perencanaan sistem, pengaturan sistem dan analisis gangguan.

Jisman Parada Hutajulu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengatakan tingginya tantangan untuk mencapai angka penggunaan energi baru terbarukan. Sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2019-2028, pemerintah Indonesia akan membangun pembangkit listrik sebesar 16.7 GW.

“Kita membutuhkan ilmu dan pengalaman untuk menangani masalah sistem. Saat ini masih ada 1.5 juta rumah tangga yang perlu dialiri listrik. Kita perlu rencana yang bagus dan berkelanjutan untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan”.

Badrul Musthafa, General Manager PLN Corporate University/PLN Corpru, mengatakan dirinya berharap peserta berdiskusi dengan para narasumber mengenai kondisi energi terbarukan di Indonesia baik sistem besar mapun kecil dalam pelatihan ini.

“Kami berharap peserta dapat mengikuti workshop ini dengan aktif dan dinamis. Diharapkan ada solusi dari workshop ini untuk diterapkan di lapangan”.

Dr. Vijay Vittal, professor dari Power Sistem Engineering, Arizona State University (ASU) America Serikat menjadi pembicara utama dalam pelatihan analisa sistem ketenagalistrikan. Vittal telah memperoleh 16 penghargaan sejak tahun 1985 dalam bidang Power Engineering. Topik penelitiannya meliputi tenaga listrik, dinamika dan kontrol sistem, sistem nonlinier, aplikasi komputer dalam daya dan integrasi sumber daya energi terbarukan. Saat ini beliau aktif mengajar berbagai mata kuliah Sistem Tenaga Listrik di Arizona State University dan Iowa State University.

Tidak hanya itu, USAID ICED II turut mengundang Dede Subakti, seorang spesialis dari California Independent Sistem Operator (CAISO), yang telah menjadi nara sumber untuk sejumlah pelatihan ICED II sejak 2017.

Terdapat  67 peserta dari berbagai kantor PLN Wilayah, staff Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Ketenegalistrikan (DJK), Aneka Energi dan berbagai universitas di Indonesia yang menghadiri dan aktif berpartisipasi dalam pelatihan tersebut.