Lokakarya Perencanaan Elektrifikasi Daerah Berbasis Geospasial dan Updating 20 kV Sulawesi Selatan

USAID ICED II mendukung Pemerintah Indonesia untuk memutakhirkan perencanaan elektrifikasi pedesaan. Sistem Informasi Geografis (GIS) mampu memetakan berbagai lapisan informasi seperti jaringan listrik, distribusi jalan dan bangunan sehingga Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Sulawesi Selatan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Selatan dapat merencanakan dan mengembangkan akses listrik regional beserta infrastrukturnya.

Memahami bahwa peta geospasial jaringan 20 kV sangat diperlukan untuk memperluas jaringan listrik dan peningkatan kualitas jaringan, USAID ICED II dan PLN wilayah Sulawesi Selatan bekerja sama mengadakan lokakarya perencanaan elektrifikasi daerah berbasis geospasial dan memperbarui data jaringan 20 kV Sulawesi Selatan pada 29-31 Januari 2020 di Makassar. Ada 55 peserta pelatihan dari PLN wilayah Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat (Sulselrabar), Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Selatan dan Universitas Hasanuddin.

Lokakarya perencanaan elektrifikasi ini memperkenalkan GIS, data geospasial, metodologi dan latar belakang dalam mengembangkan lapisan data jaringan 20 kV. Peserta lokakarya juga menyamakan perspektif dan memverifikasi data yang telah dikumpulkan pada pertemuan sebelumnya. Lokakarya ini menguatkan koordinasi dan sinergi antara PLN dan Dinas ESDM. Selain itu, partisipasi aktif berbagai pihak akan membantu mencapai target elektrifikasi dengan baik, sesuai dengan visi misi energi provinsi Sulawesi Selatan.

Achmad Habib, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan, Dinas ESDM Sulawesi Selatan dalam pembukaan acara mengemukakan apresiasinya terhadap penyelenggaraan kegiatan ini.

“Lokakarya ini sangat mendukung sinergi antar pemerintah khususnya Dinas ESDM dan PLN unit wilayah Sulawesi Selatan. Kegiatan ini selaras dengan misi gubernur terkait ketersediaan dan ketahanan energi. Lebih luasnya lagi, mendukung kerjasama berbagai pihak, tidak hanya pemerintah namun partisipasi masyarakat, akademis, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain dalam mencapai target akses listrik Sulawesi Selatan.”

USAID ICED II berkomitmen akan terus memfasilitasi PLN dan ESDM Sulawesi Selatan dalam mencapai kesepakatan perencanaan eketrifikasi Provinsi Sulawesi Selatan.

 

 

Penerapan Listrik Surya Atap untuk Gedung Pemerintah di Aceh.

Bekerja sama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Aceh, USAID Indonesia Clean Energy Development II (ICED II) menyelenggarakan pelatihan mengenai pelaksanaan pemanfaatan PLTS atap untuk gedung pemerintah di provinsi Aceh pada 28 Januari 2020 di Banda Aceh. Sebanyak 48 peserta perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti Dinas ESDM, Bappeda, dan perwakilan dari setiap SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) serta rumah sakit daerah di di wilayah Provinsi Aceh mengikuti kegiatan ini.

Kegiatan ini dibuka oleh Dedi M. Roza, Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan Dinas ESDM Provinsi Aceh. Dedi mengapresiasi fasilitasi dan dukungan yang diberikan oleh USAID ICED II kepada Dinas ESDM Aceh. Ini sejalan dengan perencanaan energi dan kelistrikan Provinsi Aceh yang telah tertuang dalam Rencana Umum Energi Aceh (RUEA).

“Di dalam RUEA, Qanun No.4 Tahun 2019 disebutkan target energi baru terbarukan untuk Provinsi Aceh adalah sebesar 25% maka instalasi PLTS atap ini merupakan bagian dari penerapannya.”

Materi yang diberikan selama dua hari adalah sosialisasi penerapan proyek listrik surya atap kepada pemangku kepentingan serta pengenalan prinsip-prinsip dasar dan tahapan dalam mengembangkan proyek listrik surya atap termasuk pemahaman terhadap manfaat finansialnya.

Fokus kegiatan pelatihan kedua adalah membekali SKPA di wilayah Provinsi Aceh terkait program PLTS atap, target implementasi, proses perencanaan dan penganggaran serta cara pemasangannya sesuai dengan Surat Edaran Menteri ESDM dan Surat Gubernur kepada setiap instansi. Para pengisi materi melibatkan staf dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), kementerian ESDM, PLN wilayah Acehdan Ketua Perkumpulan Pengguna Listrik Surya Atap (PPLSA).

USAID ICED II juga mendukung pelatihan tentang pengenalan listrik surya atap untuk gedung pemerintah pada bulan Oktober 29-30, 2019 di Aceh.

Untuk mendorong pemanfaatan listrik surya atap dan meningkatkan peran energi terbarukan di Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No. 49/2018, yang diubah dengan Permen ESDM No. 13/2019 dan Permen ESDM No. 16/2019 tentang penggunaan sistem listrik surya atap oleh Konsumen PT. PLN (Persero). Selanjutnya, pada tanggal 11 September 2019, Menteri ESDM mengeluarkan Surat Edaran Nomor 363/22/MEM.L/2019 kepada lembaga-lembaga pemerintah di tingkat daerah dan nasional untuk mendorong pemasangan listrik surya atap di Gedung perkantoran pemerintah, yang bertujuan untuk menghemat bahan bakar, mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan mengurangi anggaran pemerintah melalui penghematan listrik.

USAID ICED II terus mendukung Provinsi Aceh dalam mengembangkan energi bersih di Indonesia. Selain mendorong pemanfaatan listrik surya atap, USAID ICED II juga mendampingi Dinas ESDM Aceh dalam proses penyusunan RUEA yang telah berhasil disepakati oleh DPRD Aceh dan Pemda Aceh dan saat ini dalam tahap finalisasi Perda RUEA.

 

Diskusi Hasil Kajian Benchmarking Kinerja & Emisi GRK serta Penetapan Nilai Ambang Batas Emisi GRK di Sektor Pembangkitan Tenaga Listrik

Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), USAID Indonesia Clean Energy Development II (ICED II) mengembangkan kajian benchmarking kinerja dan emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor pembangkitan tenaga listrik pada 21 Januari 2020 di Jakarta. Sebanyak 94 peserta yang terdiri dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK), Kementerian ESDM, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Asosiasi dan para tenaga ahli mengikuti kegiatan diskusi ini.

Pertemuan merupakan tindak lanjut dari FGD pada tanggal 15 Oktober 2019 di Bogor. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan dan tanggapan terhadap hasil kajian dari Kementerian/Lembaga, dan pelaku usaha/asosiasi di bidang ketenagalistrikan dengan memperhatikan kondisi operasional pembangkit listrik agar nilai cap dan benchmarking tools dapat diimplementasikan pada seluruh unit pembangkit listrik. Terdapat berbagai tahapan yang perlu dilakukan agar cap emisi GRK dapat diberlakukan sehingga efisiensi pada pembangkit listrik dapat meningkat dan proses kinerja pembangkit listrik akan semakin baik.

Rencana pemberlakuan nilai cap emisi GRK sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Bidang Energi, yang menyatakan bahwa penetapan alokasi kuota sebagai salah satu kegiatan aksi mitigasi GRK.

Hariyanto, Direktur dari Direktorat Konservasi Energi (DEK) Kementerian ESDM dalam pembukaan diskusi mengatakan bahwa mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) berkaitan erat dengan kinerja pembangkit.

“Jika kinerja pembangkit meningkat, maka dapat menurunkan emisi GRK.”

Hariyanto berharap benchmarking kinerja dan emisi GRK akan menjadi fondasi sistem manajemen energi. “Ini merupakan kunci untuk melakukan efisiensi energi” ujarnya.

Wanhar, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian ESDM pun turut hadir dalam kegiatan diskusi ini. Wanhar berharap baik sektor energi dan transportasi bisa memenuhi target pengurangan emisi GRK yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

“Berdasarkan data profil emisi GRK yang telah dikembangkan, sektor pembangkit listrik merupakan salah satu kontributor terbesar emisi GRK dari sektor energi. DJK Kementerian ESDM telah mengembangkan sistem pelaporan emisi GRK online (APPLE Gatrik). Perusahaan pembangkit dapat melaporkan data tingkat emisi GRK langsung kepada pemerintah.”

Kegiatan ini diharapkan juga dapat  mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menurunkan jumlah emisi Gas Rumah Kaca sebagaimana tercantum dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), dimana salah satunya adalah target penurunan emisi GRK di sektor energi sebesar 314 JutaTon CO2 di tahun 2030 atau sebesar 11%, termasuk diantaranya emisi GRK dari sub sektor pembangkitan tenaga listrik.

Mission Director USAID mengunjungi proyek energi energi terbarukan Indonesia

USAID Indonesia Clean Energy Development II (ICED II) memfasilitasi kunjungan Mission Director USAID Ryan Washburn ke Sulawesi Selatan pada 22 Januari 2020. Dalam kunjungannya, Ryan meninjau dukungan USAID bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk perencanaan sistem dan operasi di Sulawesi. Fokus dukungan USAID adalah integrasi pembangkit energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya ke dalam sistem jaringan listrik Indonesia. Ini merupakan komitmen USAID dalam mendukung Pemerintah Indonesia mencapai target penggunaan energi terbarukan dan memperluas akses listrik di Indonesia.

Ryan juga mengunjungi pembangkit listrik tenaga angin Tolo di Jeneponto, Sulawesi Selatan yang dibangun oleh Vena Energy dan dimiliki oleh Global Infrastructure Partners (Amerika Serikat). USAID ICED II melakukan studi dampak sistem tenaga angin untuk PLN yang membantu PLN  menyetujui pengoperasian proyek tersebut. Pembangkit listrik tenaga angin Tolo memiliki kapasitas 72 MW mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2019 serta menyediakan listrik untuk lebih dari 200.000 orang. Mission Director USAID dalam kunjungannya mengatakan salah satu tantangan dalam penggunaan energi terbarukan adalah adanya fluktuasi. Untuk itu USAID perlu melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam membantu PLN mengelola intermitensi yang terjadi dalam energi terbarukan sehingga PLN dapat mengatur sistem kelistrikan mereka.

USAID memperkenalkan sistem untuk meningkatkan jaringan listrik pulau kepada Pemerintah Indonesia

Pada 7-9 Januari 2020, USAID Indonesia Clean Energy Development II (ICED II bersama mitra pemerintah Indonesia berkunjung ke Sumba untuk melihat keberhasilan demonstrasi proyek percontohan automatic dispatch system (ADS). Pada pekan berikutnya, 17 Januari 2020, USAID ICED II berpartisipasi dalam sesi berbagi pengetahuan mengenai smart grid yang diselenggarakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Setelah mendengarkan presentasi dari USAID ICED II mengenai demonstrasi percontohan ADS, PLN mengakui keberhasilan kerja sistem ADS dan menyatakan keinginan mereka untuk merepilikasi sistem tersebut dan sistem pemantauan jaringan listrik untuk di lima pulau di Indonesia, salah satunya adalah Kupang pada tahun 2020. PLN juga menyatakan ketertarikannya untuk bekerja sama dengan USAID ICED dalam memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan sistem mereka. USAID ICED II akan menyelesaikan bantuan untuk PLN pada akhir Maret 2020.

 

Senior Energy Advisor USAID Washington mengunjungi proyek energi terbarukan di Indonesia

USAID Indonesia Clean Energy Development II (ICED II) menerima kunjungan dari Jayne Somers, Senior Energy Advisor Asia Bureau, USAID Washington ke Indonesia pada 28 Oktober hingga 1 November 2019. Selama kunjungannya, Jayne mempelajari tentang dukungan USAID untuk memperkuat pondasi Indonesia dalam membangun sistem energi rendah karbon dan mencapai target Indonesia meningkatkan akses ke energi bersih. Jayne bertemu dengan perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, kantor wilayah Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan operator transmisi untuk Sulawesi serta pejabat pemerintah provinsi.

Tak hanya berkunjung ke Makassar, Jayne mengunjungi pembangkit listrik tenaga angin Tolo yang berkapasitas 72 MW di Jeneponto, Sulawesi Selatan. USAID ICED II memberikan bantuan teknis berupa studi dampak untuk pembangkit tersebut sebelum adanya penandatanganan perjanjian jual beli listrik. Jayne juga bertemu dengan para pejabat dari departemen penerangan jalan kota Makassar untuk melihat sistem operasi lampu jalan hemat energi dan mendengar cerita tentang keputusan departemen penerangan jalan kota mengganti 75% dari total lampu jalan kota menjadi lampu hemat energi.

Pada akhir kunjungannya, Jayne menghadiri sebuah lokakarya kerjasama USAID ICED II dengan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan yang membahas mengenai rencana umum energi daerah, termasuk akses listrik.

Pelatihan Pedoman Pengkajian Pembangkit Listrik Energi Terbarukan untuk PLN

Bersama Perusahaan Listrik Negara (PLN), USAID Indonesia Clean Energy Development (ICED) II mengadakan dua pelatihan mengenai pedoman untuk mengkaji studi kelayakan proyek pembangkit listrik tenaga energi terbarukan. Untuk teknologi tenaga angin, pelatihan berlangsung pada 20-21 November 2019 di PLN Corporate University (PLN Corpu), Jakarta. Sedangkan pelatihan kedua dengan topik teknologi tenaga surya (PLTS) berlangsung pada 2-4 Desember, 2019 di PLN Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan (PLN Pusenlis), Jakarta. Sebanyak 20 peserta menghadiri pelatihan pertama dan 60 perserta mengikuti pelatihan kedua. Para peserta terdiri dari staf PLN kantor pusat dan regional serta staf Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM).

PLN Divisi Energi Baru Terbarukan (PLN EBT) dan USAID ICED II telah mengembangkan pedoman mengenai pembangkit listrik energi terbarukan yang terdiri dari pedoman pembangkit listrik tenaga angin, tenaga surya dan model pembiayaan investasi proyek pembangkit listrik energi terbarukan.

Tujuan mengembangkan pedoman tersebut adalah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas tinjuauan serta memastikan konsistensi kantor regional PLN dalam menilaian proposal dari pembangkit listrik swasta (PLS) berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL).

Liasta S. Tarigan, Senior Manager Bidang Energi Baru Terbarukan, PLN Pusenlis, berharap banyak enjineer PLN yang dapat berpartisipasi dalam lokakarya seperti ini untuk meningkatkan kompetensi mereka. “Ini khususnya untuk enjinir Pusenlis yang merupakan center of excellence dari PT PLN.”

Dwi Listiawati, Manajer Senior Pembelajaran Teknis PLN Pusdiklat, menyampaikan bahwa 42 unit PLN mengikuti lokakarya ini. Dwi berharap lokakarya ini dapat mempercepat penyebaran ilmu ke masing-masing unit. Beliau menekankan bahwa PLN sangat memerlukan staf dengan kompetensi yang baik untuk memeriksa proposal studi kelayakan PLTS.  Kompetensi yang baik tersebut akan membantu PLN mencapai target EBT nasional sebesar 23%.

Tak hanya itu, Budi Mulyono, Vice President Aneka Energi, PLN Divisi EBT, menyinggung tentang tanggung jawab PLN wilayah untuk menyelenggarakan proses pengadaan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dan PLTS yang berkapasitas di bawah 10 MW. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direksi (Perdir) PLN No. 022/2017.  “Maka penting bagi unit-unit wilayah, tak hanya unit-unit pusat, untuk memahami evaluasi studi kelayakan proyek pembangkit listrik terbarukan.”

PLN wilayah di seluruh Indonesia mempunyai tugas untuk meninjau studi kelayakan dari proyek pembangkit listrik yang diajukan oleh pembangkit listrik swasta sebagai bagian dari negosiasi perjanjian jual beli tenaga listrik.

Harapannya setelah mengikuti pelatihan ini, setiap peserta mempunyai pengetahuan yang mumpuni dan mampu menerapan pedoman dalam mengevaluasi proposal dari pembangkit listrik swasta. Tak hanya itu, dengan mempelajari model keuangan pengembangan investasi proyek pembangkit listrik energi terbarukan, peserta mampu menganalisa tingkat kelayakan finansial dari investasi proyek pembangkit listrik energi terbarukan.

Pedoman ini memasukkan berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan seperti kelayakan interkoneksi ke jaringan PLN, kompetensi portofolio perusahaan, kapasitas pendanaan; serta aspek teknis lainnya seperti perkiraan angin dan masuknya iradiasi tenaga surya, ukuran sistem tenaga angin dan listrik surya atap, pemilihan lokasi proyek dan risiko lingkungan.

Lokakarya Perencanaan Elektrifikasi PLN Sulawesi Selatan

USAID ICED II mendukung Pemerintah Indonesia untuk memutakhirkan perencanaan elektrifikasi pedesaan. Sistem Informasi Geografis (GIS) mampu memetakan berbagai lapisan informasi seperti jaringan listrik, distribusi jalan dan bangunan sehingga Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Sulawesi Selatan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Selatan dapat melakukan perencanaan dan pengembangan akses dan infrastruktur listrik regional.

Kombinasi data peta geospasial dengan data akses listrik pedesaan dapat menghasilkan tampilan yang memudahkan proses perencanaan. Peta juga membantu perencana kelistrikan mengetahui jenis dan ukuran bangunan guna menentukan sistem elektrifikasi pedesaan yang sesuai. Hal terpenting dalam perencanaan yang baik adalah pengetahuan dan keterampilan para pemangku kepentingan yang merencanakan kegiatan pembangunan.

Bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN), USAID Indonesia Clean Energy Development (ICED II) mengadakan lokakarya dan pelatihan perencanaan elektrifikasi menggunakan pendekatan geospasial pada 26-27 November 2019 di Makassar. Sebanyak 46 peserta yang terdiri dari staf PLN wilayah Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat (Sulselrabar), Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Selatan dan Universitas Hasanuddin.

Lokakarya pelatihan perencanaan elektrifikasi ini bertujuan untuk memperbarui data elektrifikasi di Sulawesi Selatan. Analisa perencanaan elektrifikasi dapat memperkuat kapasitas PLN dan ESDM Sulawesi Selatan dalam merencanakan penyambungan listrik bagi daerah yang belum memiliki akses listrik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperbaiki manajeman dan transparansi data.

Achmad Habib, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan, Dinas ESDM Sulawesi Selatan dan Syaifuddin, Manajer P2K (Pejabat Pembuat Komitmen) PLN Wilayah Sulawesi Selatan turut membuka acara ini. PLN dan ESDM berkomitmen untuk bekerja sama meningkatkan akses elektrifikasi Sulawesi Selatan.

Syaifuddin juga menambahkan bahwa PLN wilayah Sulawesi Selatan sangat serius, berkomitmen dan antuasias dalam memperluas akses listrik ke daerah yang memerlukan. “Saya harap kami dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelaraskan rencana untuk pembangunan daerah dengan rencana PLN untuk melistrik daerah.”

USAID ICED II akan melakukan pelatihan dan lokakarya lanjutan yang memfokuskan kepada sistem informasi geografis, data geospasial, metodologi dan latar belakang dalam mengembangkan lapisan data jaringan 20 kV untuk perencanaan elektrifikasi program akses listrik berkelanjutan untuk PLN Wilayah Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat.