Penyusunan Rancangan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Untuk Efisiensi Energi

9 Juli 2019

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) melalui Keputusan Presiden No. 79/2014, yang menargetkan pengurangan konsumsi energi nasional sebesar 17% dari 2016 hingga 2025. Target tersebut berasal dari sektor industri pengguna akhir sebesar 40% dan bangunan komersial sebesar 10%. Melihat angka tersebut, terdapat peluang pasar Energi Efisiensi (EE) yang sangat besar di Indonesia untuk mencapai target ini. Namun peluang ini kurang dimanfaatkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait akan pelaksanaan EE.

Dalam upaya mendorong implementasi EE, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2009, yang mewajibkan semua pemilik fasilitas industri yang mengkonsumsi lebih dari 6.000 TOE (ton oil equivalen) per tahun untuk mempekerjakan seorang manajer energi, melakukan audit energi, dan mengimplementasikan peluang-peluang EE yang diidentifikasi berdasarkan audit di fasilitas mereka. Namun, karena peraturan ini tidak pernah dimaksudkan sebagai wajib dan tidak didukung dengan aturan yang jelas, maka hasil pelaksanaan EE hingga saat ini masih belum maksimal.

Oleh karena itu, saat ini timbul kebutuhan untuk menyusun standarisasi untuk dapat melakukan pengukuran dan verfikasi proyek penghematan energi secara professional. Perkembangan metode pengukuran dan verifikasi proyek konservasi energi di negara-negara maju, seperti di Amerika Serikat, telah menerapkan beberapa alternatif metode atau standard sebagai rujukan selama 20 tahun. Mengingat proyek konservasi energi di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan proyek serupa di negara-negara maju, maka kebutuhan standard pengukuran dan verifikasinya pun membutuhkan penyesuaian.

Di Indonesia, salah satu upaya untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam melakukan pengukuran dan verfirikasi proyek penghematan energi, diperlukan suatu standar kompetensi yang dapat digunakan sebagai acuan baik dalam program pelatihan maupun untuk sertifikasi kompetensi.

Standar kompetensi yang dimaksud adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk tenaga ahli bidang pengukuran dan verifikasi (M&V) proyek penghematan energi yang dilakukan di sektor industri, bangunan komersial, pembangkit listrik dan transportasi. Para tenaga ahli ini diharapkan mempuyai kemampuan dalam memberikan jasa profesional, ilmiah dan teknis. Tata cara penatapan SKKNI adalah mengikuti ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012.

Bekerja sama dengan Direktorat Konservasi Energi (DKE), USAID Indonesia Clean Energy Development II (ICED II) mengadakan diskusi pada 4-5 Juli 2019 di Bogor. Melalui kerjasama ini, diharapkan pemerintah Indonesia dapat mengembangkan SKKNI dan ada pembelajaran yang dapat diadopsi serta diimplementasikan secara praktis di Indonesia.

Hariyanto, Direktur Konservasi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam pembukaan acara mengatakan bahwa pengukuran dan verifikasi sangat menentukan keberhasilan dari proyek energi efisiensi.

“Jika sudah menerapkan protokol pengukuran dan verifikasi, maka berikutnya adalah bagaimana cara staf perusahaan menerapkan protokol tersebut? Apakah sudah mempunyai sertifikasi atau belum. Ini merupakan hal penting karena berkaitan dengan pembiayaan. Melalui pengukuran dan verifikasi, pihak perbankan dapat melihat kredibilitas proyek energi efisiensi.

Aris Hermanto, Staf Sub-Direktorat Pengembangan Standar Kompetensi dalam pembukaannya turut menambahkan bahwa timnya sudah bekerja sama dengan ESDM sejak tahun lalu dan beliau berharap agar pengembangan SKKNI ini segera diterapkan.